Arsip Rahasia ‘65: AS, Kudeta Soeharto, dan Penanaman Modal Asing

Sebanyak 39 dokumen rahasia milik Amerika Serikat terkait peristiwa Gerakan 30 September 1965 dibuka kepada publik, Selasa (17/10). Dari dokumen-dokumen itu terungkap sejumlah pengetahuan, di antaranya rencana kudeta terhadap Sukarno, kekejaman pembantaian terhadap orang-orang yang terhubung maupun terduga Partai Komunis Indonesia, perintah pembunuhan massal oleh Soeharto, dan keterlibatan Amerika Serikat.

Semua itu menguatkan banyak hasil penelitian yang mengungkapkan bukti-bukti kuat pengetahuan tentang tragedi 52 tahun lalu tersebut. Termasuk tentang dugaan adanya peran aktif AS dalam kudeta dan pembunuhan massal.

Kelindan peran AS dalam kurun tahun menentukan sejarah Indonesia itu sulit dilepaskan dengan keterlibatan Angkatan Darat dan Soeharto.

Kedekatan hubungan Sukarno dengan PKI saat itu membuat AS kesulitan dalam melobi Sukarno untuk mencapai kepentingan-kepentingan AS di Indonesia. Sukarno paham betul bahwa AS bagaimanapun merupakan negara yang ia sebut memiliki kepentingan neokolonialisme dan imperialisme (Nekolim). Kampanye anti-nekolim yang berarti juga anti-AS pada 1960-an cukup populer di tingkat akar rumput.

Indonesia merupakan objek penting bagi AS saat itu. Selain keinginan untuk merampok kekayaan sumber daya alam, Indonesia dianggap sebagai pemain besar dan menentukan dalam memengaruhi negara-negara di Asia Tenggara. Maka mencongkel Sukarno dari kekuasaannya menjadi langkah taktis dan wajib bagi AS.

Ketika peristiwa Gerakan 30 September terjadi dan setelahnya diikuti pembantaian massal oleh Angkatan Darat Indonesia, AS diam-diam memberikan dukungan untuk keberlangsungan operasi tersebut dan kudeta terhadap Sukarno.

Telegram dari Dubes AS di Indonesia Marshall Green kepada Departemen Luar Negeri AS pada 5 Oktober 1965 menyebutkan lima poin, di mana pada poin keempat tertulis “Pedoman berikut ini mungkin menyediakan sebagian dari jawaban apa sikap kita sebaiknya”.

Pada poin keempat itu tercantum sembilan pedoman, enam di antaranya sangat jelas, yaitu: pertama, menghindari keterlibatan secara terbuka saat perebutan kekuasaan terungkap; kedua, secara diam-diam, bagaimanapun, menunjukkan dengan jelas kepada orang-orang penting dalam militer seperti Nasution dan Soeharto keinginan kita (AS) untuk memberikan bantuan yang kita bisa, sementara pada saat yang sama menyampaikan kepada mereka asumsi kita bahwa kita mesti menghindari munculnya keterlibatan atau gangguan dengan cara apapun.

Ketiga, memelihara dan jika mungkin memperpanjang kontrak kita (AS) dengan militer. Keempat, menghindari gerakan yang bisa diartikan sebagai catatan ketidakpercayaan dalam tentara. Kelima, menyebarkan kisah tentang kesalahan, pengkhianatan, dan kebrutalan PKI. Keenam, memberikan dukungan melalui informasi dan sarana lainnya.

Keterlibatan AS juga tercatat dalam Dokumen 8 yang memuat surat tertanggal 23 Oktober 1965 dari Norman Hannah, penasihat politik komandan pasukan AS di Pasifik, kepada Dubes AS untuk Indonesia, Marshall Green. Dokumen itu mengungkapkan kemungkinan untuk memberikan dukungan kepada Angkatan Darat dalam melakukan pembunuhan massal.

“Kemungkinan yang cukup tinggi bahwa AD Indonesia akan meminta bantuan kita untuk melawan pemberontakan PKI,” tulisnya. Permintaan semacam itu, dia berspekulasi, “dapat mencakup apapun mulai dari operasi dan bantuan tersembunyi hingga angkutan, dana, peralatan komunikasi, maupun senjata.”

Seminggu kemudian, Marshall Green mengajukan permohonan agar pemerintahan Presiden AS Lyndon Baines Johnson, “mendalami kemungkinan diberikannya bantuan jangka pendek satu kali saja, secara tersembunyi, dan tanpa bisa dilacak sumber bantuan tersebut.”

Bersamaan dengan itu dimulailah perluasan dukungan tersembunyi Paman Sam pada Angkatan Darat yang kemudian mencakup dana, peralatan komunikasi, dan senjata. AS mengetahui betul perburuan, pemenjaraan, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang terkait atau pun dituduh PKI sedang berlangsung, baik dilakukan oleh Angkatan Darat maupun organisasi masyarakat berbasis agama.

Padahal seperti terungkap dalam telegram bernomor 1516 dari American Embassy di Jakarta kepada Secretary of State tertanggal 20 November 1965, banyak dari orang-orang yang dituduh sebagai anggota dan pendukung PKI tidak memiliki pengetahuan apapun tentang Gerakan 30 September.

Dituliskan dalam telegram tersebut bahwa menurut seorang “jurnalis Australia yang bisa diandalkan” yang baru kembali dari Jawa Tengah, “sebuah sumber PKI yang menyatakan dirinya dekat dengan 50 orang tokoh terpenting PKI Yogyakarta menyatakan PKI tidak menerima pemberitahuan sebelumya tentang Gerakan 30 September dan bahwa terdapat kebingungan besar dalam partai tentang apa yang perlu mereka lakukan”.

Jurnalis itu menemukan kader-kader PKI di wilayah lokal tersebut “sepenuhnya bingung dan menyatakan tidak tahu apa-apa tentang Gerakan 30 September sebelum terjadinya peristiwa”. Artinya, AS mengetahui itu semua namun tetap mendukung operasi pembantaian.

Sumber artikel: https:/kumparan.com/wandha-hidayat/arsip-rahasia-65-as-kudeta-soeharto-dan-penanaman-modal-asing

 

Kredit Foto feature: Larry Burrows/ LIFE

Kredit Foto ilustrasi artikel :

  • Soeharto di Lubang Buaya: tribunal1965.org
  • Tahanan politik 1965: Joop Morieed via tribunal1965.org

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!